A. Aliran Hukum Alam
Selama
sejarahnnya, hukum alam telah menjalankan dan melayani bermacam-macam fungsi, di antaranya :
1. Ia
telah berfungsi sebagai instrument utama pada saat hukum perdata Romawi Kuno
ditransformasikan menjadi suatu sistem internasional yang luas.
2. Ia
telah menjadi senjata yang dipakai oleh kedua pihak, yaitu pihak gereja dan
kerajaan, dalam pergaulan antar mereka Atas nama hukum alamiah kesahan dari
hukum internasional itu ditegakkan.
3. Ia
telah menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan
individu berhadapan dengan absolutism.
4. Prinsip-prinsip
hukum Alam telah dijadikan senjata oleh para hakim amerika, pada waktu mereka
memberikan tafsiran terhadap konstitusi mereka, dengan menolak campur tangan
negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk membatasi kemerdekaan
ekonomi. (Satjipto Rahardo, 2006 : 226). Disitasi dari Widiada Gunakaya, 2018 :
278.
Aliran hukum alam pada zaman Romawi dimunculkan oleh
pemikir-pemikir Socrates, Plato, dan
Aristoteles.
Menurut Plato, keadilan adalah, “apabila
seseorang itu menjalankan pekerjaannya dalam hidup ini sesuai dengan kemampuan
yang ada padanya”. (Widiada Gunakaya,
2018 : 280).
Menurut Aristoteles, Negara yang didasarkan
pada hukum bukan merupaka alternative yang paling baik dari Negara yang
dipimpin oleh orang-orang cerdik cendekiawan, melainkan satu-satunya cara yang
paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera dalam
masyarakat. (Widiada Gunakaya, 2018 : 281).
Menurut Thomas Aquinas (1224-1274) hukum alam
ini bersumber pada hukum ilahi, universal dan langgeng-lestari, tidak berubah
menurut ruang dan waktu, sedangkan hukum positif adalah penerapan hukum alam
oleh manusia di awal bumi ini. (Emeritus John Gillesen dan Emeritus Frits
Gorle, 2011 :11). Disitasi dari Widiada Gunakaya, 2018 : 282.
Thomas Aquinas merumuskan hukum sebagai “peraturan
yang berasal dari akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh seseorang yang
mempunyai kewajiban untuk menjaga masyarakatnya dan mengundangkannya”. Thomas
Aquinas membedakan empat macam hukum, yaitu : lex aeterna, lex naturalis, lex divina dan lex humana. (Widiada
Gunakaya, 283).
Sebagaimana halnya Aristoteles yang membedakan hukum
itu atas “hukum alam” dan “hukum positf”, Thomas Aquinas dengan sistem
pemikiran tersendiri, karena dipengaruhi oleh hukum Gereja, membedakan hukum
itu menjadi 4 macam, yaitu :
1.
Lex Aeterna, adalah hukum abadi yang
berisikan rasio Tuhan yang mengatur segala hal dalam alam semesta ini beserta
isinya, oleh karena itu hukum ini merupakan sumber dari segala sumber hukum.
Rasionalisasi Tuhan ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia.
2.
Lex Divina, adalah hukum yang terdapat
di dalam Kitab-kitab Suci yang berisikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana
itu harus menjalani hidup dan kehidupannya. Lex Divina ini yang merupakan
bagian dari rasio Tuhan (lex aeterna)
hanya untuk sebagian dapat ditangkap oleh rasio manusia berdasarkan waktu yang
diterimanya.
3.
Lex Naturalis, adalah hukum alam yang
berisikan rasio Tuha (lex aeterna) dalam penciptaan alam semesta, dan juga
sebagai penjelmaan dari lex aeterna
di dalam rasio manusia.
4.
Lex Positivis, atau disebut juga lex humana adalah hukum buatan manusia
yang bersumber dari rasio (akal) manusia itu sendiri. Oleh karena itu, hukum
yang dibuat oleh manusia, norma-norma hukumnya harus disesuaikan dan
berdasarkan petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam lex divina dan lex naturalis
yang semuanya itu bersumber dari satu hukum abadi, yakni lex aeterna. (Hukum positif yang terdapat di dalam Kitab Suci dan
atau menyimpang dari rasio manusia).
(Widiada Gunakaya, 2018 : 285-286).
Salah satu tokoh lain dari aliran hukum alam yang
rasional adalah Huge de Groot atau
dikenal juga dengan nama Grotius (1583-1645)
dari negeri Belanda. Bukunya yang terkenal adalah : De Jure belli ac pacis (Hukum Perang dan Damai), dan Mare Liberium (Laut Kita), di dalam
buku-bukunya tersebut sistem pemikirannya banyak dipengaruhi oleh sistem
pemikiran kaum Stoa dan Scholastic. Postulasi yang diajukannya adalah : “Hukum
alam (kodrat) dapat dipahami sepenuhnya berdasarkan rasio (akal), oleh karena
itu hukum alam (kodrat) merupakan produk dari rasio manusia, sebab tercetus
dari pemikiran manusia. Perilaku manusia yang bak atau buruk, diterima atau
ditolak oleh manusia lain, semuanya atas dasar kesusilaan dari rasio manusia,
bukan berasal dari rasio Tuhan”. Konsep lain Grotius adalah Ius Gentium (hukum
bangsa-bangsa), dikatakannya “mengingat hukum alam (kodrat) adalah berdasarkan
rasio manusia, maka negara dipandang sebagai hasil dari suatu perjanjian logis
antara sesame warga negara demi keselamatan bersama. Itulah sebabnya dikatakan,
Grotius sebagai peletak dasar hukum bangsa-bangsa positif (hukum Internasional
positif) yang dituntun berdasarkan hukum alam (kodrat) oleh karena itu negara-negara
harus menghormati dan mentaati perjanjian-perjanjian internasional, karena pada
prinsipnya menurut asas hukum alam (kodrat), bahwa “perjanjian itu harus
ditepati” (pacta sunt servanda). (Widiada Gunakaya, 2018 : 287-288).
Menurut Van Apeldoorn, pendapat Grotius tidak
konsekuen, karena ia juga sebenarnya mengakui juga hukum lain yang berdasarkan
ketuhanan. Hukum yang berasal dari Tuhan ini misalnya termuat di dalam Kitab
Suci. Dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis, Grotius mengatakan bahwa Tuhan adalah
pencipta dari alam semesta. Jadi dengan demikian, hukum alampun secara tidak
langsung merupakan ciptaan Tuhan juga (disitasi dari Lili Rasjidi, 1982 : 30).
Tokoh aliran hukum alam yang rasional lainnya adalah
Immanuel Kant, beliau inilah
sebenarnya pemikiran hukum alam yang rasional sampai ke puncak kegemilangannya.
Kant mengganti metode psycologis dan empiris dengan metode kritis yang
berdasarkan pada segi akal. Sebagai hasil pengamatan terhadap akal manusia,
Kant membagi akal tersebut menjadi 3 yaitu : berfikir-berkehendak-merasakan.
Pertama berfikir, akal manusia itu menyangkut : mengetahui, memahami, dan
menyadari lewat alat-alat panca indera dan fikiran. Kedua berkehendak, membahas
tentang masalah moral dan kesusilaan. Ketiga merasakan, menyangkut tentang
estetika.
Metode Kant yang kritis dan transendental bermaksud
hendak menganalisa dan mengemukakan bahwa pengertian kita tentang segala hal
yang merupakan gejala-gejala di lingkungan kita adalah gejala-gejala yang
memilik sifat dan corak yang kita tentuka sendiri. Sebab, demikian pendapatnya,
apa yang disebutnya sebagai suatu kebenaran yang sejati dari gejala-gejala tadi
tidak akan pernah kita ketahui. Kebenaran sejati yang disebutnya dengan “ding
an sich” berada dalam satu dunia yang dapat kita raba, baik dengan panca indera
maupun dengan akal kita. Kebenaran tersebut akan tetap merupakan hal yang tidak
akan dapat diketahui oleh kita. (Widiada Gunakaya, 2018 : 289-290).
Penganut aliran hukum alam rasional lainnya adalah Rudolf Stammler, beliau adalah salah
seorang yang mengikuti sistem pemikiran Kant (para pengikut Kant disebut dengan
Kantianisme) dan Stammler ini dapat digolongkan sebagai Neo Kantian. Stammler
sebagaimananya halnya Kant juga mengemukakan metode kritis dan transendental,
serta pemikiran hukum alam bersifat tidak abadi, namun ia sendiri tetap sebagai
penganut dari aliran hukum alam (yang rasional), hanya saja menurutnya dasar
dari hukum alam adalah “kebutuhan manusia”. Dikatakan demikian karena yang
namanya kebutuhan manusia itu berubah-ubah sepanjang waktu dan tempat,
akibatnya, hukum alam yang dihasilkannya pun akan berubah-ubah pada setiap
tempat dan waktu. Dikaitkan dengan hukum, menurut Stammler : “adil tidaknya
sesuatu hukum terletak pada dapat tidaknya hukum itu memenuhi kebutuhan manusia”.
(Widiada Gunakaya, 2018 : 291).
B. Aliran Positivisme Hukum
Menurut Lili Rasjidi (1982 : 34-25), sebelum
lahirnya aliran ini telah berkembang suatu pemikiran di dalam ilmu hukum yang
dikenal dengan aliran Legisme. Pemikiran hkum ini berkembang sejak abad
pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai Negara, tidak terkecuali
Indonesia.
Itulah
sebabnya dikatakan, bahwa positivisme hukum ini adalah aliran dalam filsafat
(teori) hukum yang berpandangan, bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan
hukum positif saja.
Di Inggris, aliran Legisme atau Positivisme analitis
dari Austin ini mendapat pengaruh pula dari filsafat positivismenya August Comte dalam Cours de Philosophie Positieven, karena kurangnya perhatian Austin
terhadap hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) serta dijauhkannya dari
nilai-nilai baik dan buruk, dan hal-hal yang menyangkut keadilan.
Aliran Positivisme hukum ini di dalam
perkembangannya memunculkan dua sub aliran yang terkenal yaitu :
1.
Aliran Hukum Positif yang analitis
2.
Aliran hukum positif yang murni.
(disitasi
dari Widiada Gunakaya, 2018 : 292-294).
Titik
kuat :
1.
Hakikat hukum adalah perintah , semua
hukum positif adalah perintah dari yang berdaulat atau penguasa .
2.
Keputusan Keputusan dapat didapat
dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dulu ,
tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan social , kebijakan serta moralitas .
Titik
lemah :
1.
Ilmu hukum hanya bersangkut paut dengan
hukum positif , tanpa memerhatikan kebaikan atau keburukan dari hukum positif
itu sendiri .
2.
Tugas dari ilmu hukum hanyalah
menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dari system hukum modern, dan
unsur-unsur yang bersfat historis tidak perlu mendapat perhatian .
3.
Hukum tidak beraitan dengan penilaian
baik buruk , sebab penilaian itu berada diluar bidang hukum .
4.
Tidak mengakui hukum yang hidup di dalam
masyarakat.
5.
Menentang pemikiran dar penganut hukum
alam maupun mazhab sejarah
6.
Hukum positif berusaha untuk
mempersoalkan dan menjawab pertanyaan apakah hukumnya dan bukan bagaimana hukum
yang seharusnya .
7.
Masukan masukan dari disiplin ilmu ini
sangat ini sangat diperlukan dalam rangka merumuskan norma hukum yang baik .
(
Sumber : Buku Pengantar Ilmu Hukum , Dr.A. Widiada Gunakaya, S.H., M.H, Hal
292-296 )
C. Aliran Utilitarianisme
Tokoh terkemuka dari aliran ini adalah Jeremi Bentham (1748-1832), yaitu
filosuf yang pada akhirnya dinilai lebih berhak untuk menyandang title “bapak”
ilmu hukum Inggris daripada John Austin
(1790-1859) demikian Dias mengatakan (Lihat Satjipto Rahardjo, 1982 :
239).
Tujuan akhir dari perundanng-undangan adalah untuk
melayani kebahagiaan yang paling besar dari sejumlah terbesar rakyat. Prinsip
kebahagiaan yang terbesar ni berakar sangat kuat pada keyakinan Bentham, dan
dengan demikian sangat menentang setiap teori yang mengajarkan hak-hak asasi
yang tidak dapat diganggu gugat. Di dalam Hukum HAM berkat pengaruh Bentham
telah terjadi peralihan dari penekanan pada hak-hak alami kepada keagungan
kebahagiaan sosial untuk bagian terbesar, jelas-jelas menggunakan pemikiran
Bentham. (Widiada Gunakaya, 2018 : 305-306).
Titik kuat:
Prinsip kebahagiaan yang terbesar ini berakar sangat
kuat pada keyakinan Bentham, dan dengan demikian sangat menentang setiap teori
yang mengajarkan hak-hak asasi yang tidak dapat di ganggu gugat. Di dalam hukum
HAM berkat pengaruh bentham telah terjadi peralihan dari penekanan pada hak-hak
alami kepada keagungan kebahagiaan sosial untuk bagian terbesar, jelas-jelas
menggunakan pemikiran Bentham.
(Sumber
: Buku Pengantar Ilmu Hukum , Dr.A. Widiada Gunakaya, S.H., M.H, Hal 305-306)
Titik lemah:
pemidanaan
menurut Bentham harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan dan seberapa
kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah
dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima
apabila ia memberikan harapan bagi tercegah nya kejahatan yang lebih besar.
D. Mazhab Sejarah
Pendasar aliran ini adalah Carl Friedrich von Savigny, menegaskan ini ajarannya bahwa “das Recht ist nicht gemacht, est ist und
wird mit dem Volke, artinya : “hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat”.
Selanjutnya von Savigny mengatakan bahwa “apa yang menjadi isi dari hukum itu
ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Hukum berkembang
dari suatu masyarakat sederhana yang tercermin pada setiap tingkah laku
individu-individu kepada masyarakat yang kompleks, dimana kesadaran hukum
rakyat nampak pada ucapan-ucapan para ahli hukumnya” (Lili Rasjidi, 1982 : 40-41)
Lihat Widiada Gunakaya, 2018 : 307.
Hakikat dari setiap sistem hukum, menurut Savigny
adalah sebagai pencerminan jiwa dari rakyat yang mengembangkan hukum itu.
Dikemudian hari hal tersebut oleh G. Puchta, murid setia Savigny, dicirikan
sebagai Volksgeist. Menurut Puchta, semua hukum adalah perwujudan dari
kesadaran yang umum ini.
Berkaitan dengan aliran sejarah, perlu dikemukakan
seorang tokoh lainnya, mengingat sumbangannya yang besar terhadap perkembangan
ilmu hukum, yakni Sir Henry Maine
dengan bukunya yang terkenal berjudul Ancient
Society merupakan hasil penelitiannya yang bersifat antropologis.
Titik
lemah:
1.
Tidak diberikan tempat bagi ketentuan
hukum dalam bentuknya yang tertulis (perundang-undangan). (Widiada Gunakaya, 2018 : 310).
2.
Tidak menganggap penting arti undang
undang, padahal dalam dunia modern ini undang undang sangat perlu untuk
memberikan peranan yang progresif terhadap hukum dan aliran ini juga tidak mau
menerima unsur unsur hukum asing walaupun unsur unsur itu bersifat baik atu
bermanfaat.
(
Sumber: Buku Pengantar Ilmu Hukum , Lukman Santoso Az Yahyanto, S.H., M.H., Hal
108-110 )
E. Aliran Sociological Jurisprudence
Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika
dipelopori oleh Roscoe Pound, Benjamin Cardozo dan Kontorowics. Tidak disangkal
bahwa ajaran sociological jurisprudence
ini tergolong airan-aliran sosiologis di bidang hukum yang dibenua Eropa
dipelopori oleh seorang ahli hukum bangsa Austria bernama Eugen Ehrlich (1826-1922).
Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan pada fakta
diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin
dalam sistem hukum. Ehrlich beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai
pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan erat dengan
nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan.
Roscoe
Pound yang merupakan tokoh lain dari aliran Sociological Jurisprudence terkenal
dengan teorinya, bahwa “hukum adalah alat untuk memperbaharui (merekayasa)
masyarakat (law is a tool of social
engineering/Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat). (Widiada Gunakaya,
2018 : 311-312).
Titik Kuat:
1.
Hukum baru (Sociological Jurisprudence)
akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan
hukum yang hidup dalam masyarakat (Widiada Gunakaya, 2018: 311).
2.
Menurut Widiada Gunakaya dalam (Lili
Rasjidi: 311) mengatakan bahwa Sociological
jurisprudence merupakan suatu teori hukum yang mempelajari pengaruh hukum dalam
masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.
3.
Hukum adalah alat untuk memperbaharui
(merekayasa) masyarakat (law is a tool of social engineering / hukum sebagai
alat pembaharuan masyarakat).
4.
Aliran hukum ini sangat mementingkan
hukum yang hidup di dalam masyarakat (Widiada Gunakaya, 2018: 314).
Titik
Lemah:
1.
Hukum disini dijadikan sebagai alat
untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (law is a tool of social engineering/Hukum sebagai alat pembaharuan
masyarakat) yang merupakan teori dari Roscoe
Pound. (Widiada Gunakaya, 2018 : 312)
Adapun
tokoh tokoh sebagai pelopor nya aliran ini antara lain Roscoe Pound, Benjamin Cardozo dan Kontorowics.
F. Aliran Pragmatical Legal Realism
Secara umum realism diartikan sebagai upaya
mempersepsi suatu realitas (benda) atau segala sesuatu apa adanya atau
sebagaimana adanya tanpa idealisasi dan spekulasi. Menurut Widiada Gunakaya
dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum : 315, menyebutkan bahwa realisme hukum
bermakna memandang atau mempersepsi hukum sebagaimana adanya tanpa idealisasi
dan spekulasi atas bekerjanya suatu realitas hukum yang berlaku.
Tokoh Aliran ini antara lain John Chipman Gray,
Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, Jerome Frank, William James.
Aliran Pragmatical Legal Realism dalam perjalanan
waktu berkembang menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
a. Aliran
Realism Hukum Amerika
Tokoh-tokohnya adalah Oliver
Wendell Holmes dan Jerome Frank. “The
path of Law” berasal dari Holmes, sedang “Law in the modern mind” berasal dari Jerome Frank.
Tokoh-tokoh utama aliran Realisme
Amerika antara lain:
1) Charles
Sanders Peirce (1839-1914)
2) John
Chipman Gray (1839-1915)
3) Oliver
Wendell Holmes Jr. (1841-1935)
4) William
James (1842-1910)
5) John
Dewey (1859-1952)
6) Benjamin
Nathan Cardozo (1870-1938)
7) Jerome
Frank (1889-1957)
b. Aliran
Realisme Skandinavia
Realisme
Skandinavia adalah dasar-dasar filsafat yang memberikan kritik-kritik terhadap
dasar-dasar metafisika hukum (Skandinavian realism is essentialy a
philosophical critique of the metaphysical foundations law).
Menurut
Friedman, keberadaan realisme Skandinavia telah memberikan sumbangan yang amat
besar kepada teori hukum, yaitu tentang penggunaan pengertian kehendak
kolektif, satu kehendak umum atau kehendak negara (a collective or general will
or of the state) oleh ilmu hukum analitis. (Widiada Gunakaya, 2018 : 315-321).
Titik
Kuat:
1. Hukum itu bermakna memandang atau mempersepsi hukum
sebagaimana adanya tanpa idealiasi dan spekulasi atas bekerjanya suatu realitas
hukum yang berlaku.
Titik
Lemah:
1.
Para
ahli hukum menolak adanya pengertian-pengertian mutlak tentang keadilan yang
menguasai dan memberi pedoman pada sistem-sistem hukum positif, sedangkan
mengenai nilai-nilai hukum gerakan realisme skandinavia mempunyai pendirian
yang sama dengan filsafat relativisme mereka menolak pendirian yang mengatakan
bahwa ketentuan-ketentuan tentang hukum dapat disalurkan secara memaksa dari
prinsip-prinsip tentang keadilan yang tidak dapat diubah.
G. Aliran Studi Hukum Kritis (Critical
Legal Studies)
Critical Lega Studies merupakan arus pemikiran hukum
yang mencoba ke luar dari hegemoni atau pikiran-pikiran yang dominan dari para
ahli hukum Amerika yang pada saat itu tengah dilanda kemapanan.
Aliran ini berargumentasi bahwa tidak mungkin
proses-proses hukum (entah dalam proses pembentukan undang-undang atau proses
penafsirannya) berlangsung dalam konteks bebas dan atau netral dari
pengaruh-pengaruh moral, agama dan pluralisme
politik.
Ada beberapa model pemikiran dalam aliran ini yaitu
pertama “pemikiran yang diwakili oleh Robert M. Unger, yang mencoba
mengintegrasikan dua paradigma consesus”,
kedua “arus pemikiran yang diwakili oleh David Kairys yang mewarisi tradisi
pemikiran Marxis atau tepatnya
mewarisi kritik Marxis terhadap hukum liberal yang hanya dianggap melayani
sistem kapitalisme”, ketiga “arus pemikiran yang diawali oleh Duncan Kennedy,
yang menggunakan ekletis yang membaurkan sekaligus perspektif strukturalis fenomenologis dan neo Marxis”.
(Widiada Gunakaya, 2018 : 322-323).
Jadi, pada
dasarnya tujuan dari Studi Hukum Kritis adalah untuk menghilangkan halangan
atau kendala-kendala yang dialami individu-individu yang berasal dari struktur
sosial dan kelas (dalam masyarakat). Dengan hilangnya kendala-kendala itu
diharapkan individu-individu itu dapat memberdayakan diri untuk mengembangkan
pengertian baru tentang keberadaannya serta dapat secara bebas mengekspresikan
pendapatnya.
Titik
Kuat :
1. Ajaran Studi
Hukum Kritis ini mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi
tertentu.
2. Aliran Studi
Hukum Kritis ini mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual
dengan batasan-batasan tertentu. Karena itu aliran ini banyak berhubungan
dengan emansipasi kemanusiaan.
Titik
Lemah :
1.
Aliran Studi
Hukum Kritis ini mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak ke
politik, dan sama sekali tidak netral
2.
. Ajaran Studi
Hukum Kritis ini kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan
pengetahuan yang benar-benar objektif. Karena itu, ajaran Studi Hukum Kritis
ini menolak keras ajaran-ajaran dalam aliran positivisme hukum
3.
Aliran Studi
Hukum Kritis ini menolak antara teori dan praktek, dan menolak perbedaan teori
dan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta (fact) dan nilai (value),
yang merupakan karakteristik dari paham liberal. Dengan demikian, aaliran Studi
Hukum Kritis ini menolak kemungkinan teori murni (pure theory), tetapi lebih
menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial
praktis
(
Widiada Gunakaya, 2018 : 325 )
H. Aliran Feminisme (Feminisme
Yurisprudence)
Aliran ini dipandang sebagai aliran awalnya berada
pada payung Critical Legal Studies, namun kemudian aliran ini muncul dan
berkembang justru sebagai respon kritis terhadap aliran Critical legal Studies.
(Lili Rasjidi dan Ira Thania, 2007 : 69).
Feminisme telah membuat banyak perbedaan dalam
hukum, banyak penjelasan penting mengenai fungsi hukum yang represif dan
ideologi telah terus menerus dilakukan perombakan. Feminisme menolak kritik
aliran Critical Legal Studies tentang hak-hak sebagai ideologi represif, yang
menyatakan bahwa “hal ini sangat berlebihan, karena ketertarikan pada ideologi
hukum mewakili satu-satunya strategi yang secara efektif memilih respon
terhadap kebutuhan masyarakat yang subordinat”. (Widiada Gunakaya, 323-324).
Titik
Kuat:
1.
Aliran ini memberikan peluang pada
perempuan agar setara dengan laki-laki dalam bidang sosial, politik, dan hukum.
2.
Aliran ini menjunjung tinggi kesetaraan
perempuan sedangkan hukum itu sendiri
menempatkan perempuan di bawah laki-laki.
Titik
Lemah:
1.
Masih banyak yang pro dan kontrak para
ahli hukum dalam membahas aliran ini.
Tokoh-tokoh:
1. Ann
C. Scales
2. Catherine
Mackinnon
3. Christine
A. Littleton
4. Robbin
West
5. Lucinda
M. Finley
6. Deborah
L. Rhode
7. Katherine
T. Barlett
I. Aliran Semiotika (Semiotika
Jurisprudence)
Semiotica Jurisprudence tidak lain mencoa memadukan
analisi-analisi semiotika dan analisi hukum, meskipun pada akhirnya ada juga
pemikiran yang cukup ekstrim dengan mencoba mengembangkan paradigma secara
mandiri. (Lili Rasjidi dan Ira Thania,
2007 : 69).
Namun demikian masing-masing aliran pemikiran yang
berbeda ini kemudian menjelaskan teori (hukum) dalam sau realitas seperti
gambaran satu mata uang yang memiliki dua belah bagian yang berbeda. (Widiada
Gunakaya, 2018 : 325).
TOKOH SEMIOTIK
1.
Charles Sanders Peirce (1839-1914)
Filsuf Amerika ini terkenal dengan pemikiran
pragmatisnya yang menyatakan bahwa tidak ada objek atau konsep yang memiliki
secara inheren keabsahannya. Kebermaknaannya hanya ada apabila objek atau
konsep tersebut diterapkan dalam praktik.
2.
Roland Barthes (1915- 1980)
Roland Barthes adalah tokoh strukturalis
terkemuka dan juga termasuk ke dalam salah satu tokoh pengembang utama konsep
semiologi dari Saussre. Bertolak dari prinsip-prinsip Saussure, Barthes
menggunakan konsep sintagmatik dan paradigmatik untuk menjelaskan gejala
budaya, seperti sistem busana, menu makan, arsitektur, lukisan, film, iklan,
dan karya sastra. Ia memandang semua itu sebagai suatu bahasa yang memiliki
sistem relasi dan oposisi. Beberapa kreasi Barthes yang merupakan warisannya
untuk dunia intelektual adalah (1) konsep konotasi yang merupakan kunci
semiotik dalam menganalisis budaya, dan (2) konsep mitos yang merupakan hasil
penerapan konotasi dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari.
3.
Jacques Lacan (1901-1981)
Jacques
Marie-Émile Lacan atau Jacques
Lacan saja (baca: zhak lakang) (lahir 13 April 1901 meninggal 9 September 1981 pada umur 80
tahun) adalah psikoanalis Prancis terkenal yang sezaman dengan Roland Barthes, Michel Foucault dan Derrida. Ia mengembangkan psikoanalisa Sigmund Freud berbasis semiologi. Fokus utama studinya adalah ketidaksadaran, yang
sebelumnya diperkenalkan Freud. Lacan menggali kembali ketidaksadaran ini
dengan bantuan model linguistik Saussure dan memusatkan
kajiannya pada percakapan antara analis (psikiater / psikolog) dan analisa pasien. Percakapan itu, menurutnya, merupakan seuntai
rantai penanda-penanda. Penanda-penanda itu adalah mimpi, gejala neurosis, salah tindak, dan lainnya.
Titik Kuat:
1. Aliran yang mencoba memadukan
analisis-analisis semiotika dan analisis hukum.
2. Aliran semiotika juga lebih memperhatikan
pada analisis struktural dan semantik, dan Analisi Non Referensial dan tradisi
amerika lebih berakar dalam Pragmatisme dan Teori arti referensial (Lili
Rasjidi dan Ira Thania, 2007 : 69).
Titik Lemah:
1. Aliran ini menjelaskan teori hukum dalam satu
realitas satu mata uang yang berbeda (Widiada Gunakaya, 2018 : 325)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar